Kompas.com,  Sabtu, 8 Maret 2008 | 02:15 WIB

Berbahagialah Anda yang memiliki pemimpin yang amat peduli dengan pendidikan. Mengapa? Sebab, dari kepedulian itu akan lahir manusia-manusia unggul.

Adalah Kabupaten Musi Banyuasin yang kini berubah total. Meski sebagai daerah penghasil minyak dan gas cukup besar di Sumatera Selatan, dulu daerah itu merupakan daerah paling tertinggal di Sumsel. Segala ketertinggalan itu kini coba diatasi melalui pendidikan.

”Pada tahun 2002 saya menentukan anggaran pendidikan di atas 20 persen sehingga biaya sekolah, mulai SD hingga SMA negeri, swasta, dan madrasah, dapat digratiskan. Buku pelajaran juga gratis. Untuk sekolah gratis, yang harus diperhatikan adalah guru. Penolakan pertama justru datang dari guru karena mereka kehilangan pendapatan sampingan,” tutur Bupati Musi Banyuasin Alex Noerdin yang menjadi bupati sejak 2002.

Guru, kunci sukses

Alex menyadari guru adalah kunci sukses pendidikan. Maka, keputusan menggratiskan pendidikan diikuti dengan memberikan kesejahteraan kepada guru berupa uang makan Rp 6.000 per hari. Selain itu, guru juga mendapat seragam dinas, bantuan transportasi sepeda motor atau speedboat. Tidak hanya itu, para guru juga ”diberi masa depan”. Guru honorer harus bisa diangkat menjadi PNS dan mendapat kesempatan meningkatkan kemampuan melalui program Wajib Kuliah. Tahun 2006 300 guru ikut program itu, tahun 2007 sebanyak 1.800 guru, dan tahun 2008 menjadi 3.000 guru. Cita-citanya, tahun 2009 sebanyak 7.200 guru di Musi Banyuasin sudah berijazah S-1.

”Untuk membiayai program sekolah gratis, kami harus meningkatkan pendapatan daerah dan mengefisienkan pengeluaran daerah. Kami juga melobi pemerintah pusat agar bagi hasil migas lebih transparan,” kata Alex yang juga Ketua Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas.

Kepala Dinas Pendidikan Musi Banyuasin Ade Karyana menambahkan, anggaran pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2007 sebesar 22,79 persen atau Rp 341,93 miliar, sedangkan 2008 naik menjadi 24,23 persen (Rp 390,14 miliar). Peningkatan anggaran pendidikan seiring dengan peningkatan APBD dari Rp 1,5 triliun (2007) menjadi Rp 1,6 triliun (2008).

Kondisi Yogyakarta

Berbeda dengan Musi Banyuasin, Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejak lama dikenal sebagai kota pelajar justru anggaran pendidikannya belum memadai. Kabupaten Sleman, misalnya, anggaran pendidikan tahun 2008 ”hanya” 17 persen (Rp 63,7 miliar) dari total anggaran belanja non-gaji APBD 2008. Jumlah ini meningkat 2 persen dibandingkan dengan anggaran pendidikan 2007. Jika ditambah komponen gaji guru Rp 320 miliar, alokasi anggaran pendidikan Sleman mencapai Rp 383,7 miliar (45 persen) dari APBD 2008.

”Apakah anggaran ini ideal dan mencukupi? Entahlah,” tutur Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Sleman Sunartono.

Dia menjelaskan, Sleman memiliki 500 SD. Jika tiap SD memerlukan dana operasional Rp 8 juta per bulan, berarti diperlukan Rp 96 juta per tahun. Untuk 500 SD, jumlah anggaran itu akan habis. Hitungan itu belum termasuk SMP dan SMA. ”Anggaran pendidikan tak akan mencukupi bila semua biaya operasional sekolah dibebankan kepada pemerintah. Maka, keterlibatan masyarakat diperlukan,” lanjut Sunartono.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menganggarkan Rp 3,1 miliar untuk perbaikan gedung SD/MI. Jumlah ini lebih rendah daripada dana APBD untuk klub sepak bola PSS Sleman sebesar Rp 5 miliar tahun 2008.

Sementara itu, untuk Kota Yogyakarta tersedia anggaran Rp 302,238 miliar. Dari jumlah itu, anggaran terbanyak untuk gaji (PNS) dan honor (GTT/PTT) sebesar Rp 195,789 miliar. Sisanya untuk kegiatan operasional dan infrastruktur pendidikan. Besaran anggaran ini, menurut Ketua DPRD Kota Yogyakarta Arif Noor Hartanto, masih relevan. Sebab, selain pendidikan, nyaris tidak ada bidang anggaran sektor lain yang sebanding. Untuk pembangunan sarana dan prasarana perkotaan, misalnya, hanya Rp 23,215 miliar atau untuk klub sepak bola PSIM hanya Rp 5,6 miliar. Bagaimana dengan anggaran perjalanan dinas? Konon komponen ini sulit dihitung.

”Yang jelas, anggaran pendidikan yang ditetapkan di Yogyakarta sudah sesuai kebutuhan riil,” ujar Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto.

Optimalisasi anggaran

Komentar menarik ihwal anggaran pendidikan seperti diputuskan Mahkamah Konstitusi muncul dari Bupati Jembrana, Bali, I Gede Winasa. ”Tak ada relevansinya mengomentari masalah itu karena Jembrana tidak pernah berpatokan pada persentase anggaran pendidikan. Optimalisasi anggaran jauh lebih penting,” tuturnya.

Jembrana termasuk daerah yang istimewa dalam mengelola pendidikan dan kesehatan. Kabupaten di ujung barat Pulau Bali itu adalah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang sejak tahun 2001 menggratiskan pendidikan dari SD hingga SMA/ SMK dan membebaskan dari semua bentuk pungutan serta memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dari sekolah swasta.

Meski pendapatan asli daerah hanya Rp 15 miliar (2007), Jembrana berani memberikan penghargaan kepada guru berupa insentif Rp 5.000 per jam (di luar tunjangan guru), bonus, dan gaji ke-14 sebesar Rp 1 juta per tahun. Guru yang ingin melanjutkan pendidikannya juga dibantu pembiayaannya oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana.

”Bagi kami, investasi sumber daya pendidikan berada di atas segalanya,” kata Winasa.