fbpx
0812 1566 3955 nusagama@gmail.com

Kritik terhadap pola penilaian terhadap SDM yang manusiawi. Todaro menyatakan, bahwa sumber daya manusia dari suatu bangsa – bukan modal fisik atau sumber daya material – merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa bersangkutan. Wajah pembangunan pendidikan Indonesia dapat dibentangkan dengan melihat tujuan pendidikan nasional. Secara umum tujuan pendidikan nasional mencakup (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mengembangkan konsep manusia seutuhnya, (3) konsep manusia yang bermoral religius, berbudi pekerti luhur, berpengetahuan, cakap, sehat dan sadar sebagai warga bangsa.

Pendidikan oleh Wahono (2000:2) secara lugas dikatakan, bahwa sebenarnya adalah wahana atau alat saja. Sebagai alat, pendidikan diabdikan kepada sebuah atau beberapa tujuan. Dalam tujuan terkandung visi dan misi. Di sinilah terjadi medan perebutan pengaruh dari berbagai kekuatan lengkap dengan ideologinya (O’neil, 4: 2002). Kekuatan dan ideologi ini terjelma dalam sistem ekonomi pendidikan. Sistem ekonomi pendidikan ini berkaitan dengan sistem pembiayaan pendidikan. Sistem pembiayaan pendidikan yang terwujud dalam alokasi komponen pembiayaan pendidikan idealnya mencerminkan visi dan misi lembaga pendidikan.

Perebutan kekuatan dan ideologi yang menjelma dalam sistem ekonomi pendidikan ini yang sebenarnya menggelisahkan beberapa kalangan. Liberalisasi perdagangan global sebagai ibu kandung sistem ekonomi kapitalistik telah membawa dampak tidak sedikit bagi pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Faqih (Wahono, 2002:ii) menjelaskan dengan baik, bahwa liberalisasi perdagangan global membawa dampak terjadinya komodifikasi (comodification) pendidikan. Komodifikasi merupakan proses transformasi yang menjadikan sesuatu menjadi komoditi atau barang untuk diperdagangkan demi mendapatkan keuntungan. Jika tidak hati-hati sistem ekonomi pendidikan akan terjebak dalam komodifikasi tersebut. Padahal seperti diungkapkan di awal, pendidikan hanya sebagai sebuah alat untuk tujuan di luar pendidikan itu sendiri. Kasus-kasus jual beli ijazah, jual beli gelar, atau lembaga-lembaga pendidikan yang ternyata fiktif memberikan gambaran yang jelas, bagaimana komodifikasi tersebut sebenarnya ada. PT di Indonesia menghadapi masa-masa sulit dengan kondisi tersebut, sementara kondisi pembiayaan pendidikan sendiri mengalami tantangan dengan ekonomi nasional yang belum baik.

Pembiayaan pendidikan di PT merupakan salah satu variabel yang menyumbang tercapainya tujuan pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan dalam mengelola variabel biaya pendidikan yaitu pengelolaan variabel tersebut secara efektif dan efisien untuk menghasilkan output sesuai dengan cita-cita konstitusi.

Penelitian mengenai variabel biaya pendidikan dengan komponen tujuan pendidikan telah dilakukan oleh beberapa ahli, salah satu penelitian itu berusaha mengkaitkan beberapa variabel biaya pendidikan dengan mutu pendidikan (Fattah,45:2002). Hasil penelitian lain menyatakan, bahwa upaya meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di daerah pedesaan menunjukkan upaya pemborosan yang tinggi sehingga menurunkan tingkat efisiensi pendidikan di tingkat sekolah dasar (Behrmean dan Birdsall:1983). Sebaliknya hasil penelitian lain menyimpulkan, bahwa upaya meningkatkan pemerataan kesempatan akan pendidikan di Sekolah Dasar di negara-negara yang sedang berkembang, ternyata telah meningkatkan efisiensi sistem pendidikan secara keseluruhan karena pendidikan di tingkat Sekolah Dasar telah memberikan “rate of return” yang cukup tinggi (Foster,1980; Carnoy et al, 1982). Studi yang dilakukan Budiono dan Mc Mahon (1982) membuktikan bahwa upaya meningkatkan pemerataan kesempatan akan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas di Indonesia telah juga berhasil meningkatkan tingkat efisiensi sistem pendidikan di sekolah. Perbedaan hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan betapa komponen biaya pendidikan memiliki elastisitas pengelolaan yang berdampak pada tercapainya tujuan pendidikan.

Studi Psacharopoulus (Teguh, 2004:5) mengenai pembiayaan pendidikan memaparkan hal yang amat mengagetkan, di mana di NSB (Negara Sedang Berkembang) rata-rata biaya seorang mahasiswa setara dengan 88 kali biaya seorang siswa SD. Kenyataan ini berbeda dengan di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Selandia Baru yang perbandingannya mencapai 17,6. Sayang, tingginya biaya pendidikan tinggi di NSB tidak diikuti secara proporsional pendapatan yang diperoleh dari seseorang lulusan perguruan tinggi. Kondisi tersebut menjadikan cermin bagi PT di Indonesia untuk terus meningkatkan efisiensi pendidikannya.

Penelitian-penelitian mengenai variabel biaya pendidikan tidak sekedar mencakup hal-hal di atas, melainkan penelitian terhadap dampak sosial-ekonomi pendidikan. Salah satu penelitian yang menggunakan analisis organisasi dilakukan oleh Ruwiyanto (56:1994), yaitu pengaruh faktor-faktor dinamika organisasi lembaga pendidikan karya terhadap manfaat sosial-ekonomi warga belajar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dinamika organisasi pendidikan akan membawa pengaruh terhadap manfaat warga belajar. Selain itu penelitian ini juga menyimpulkan bahwa upaya memperbaiki manajemen untuk efisiensi biaya pendidikan akan membawa dampak pengentasan masyarakat miskin, sekaligus usaha ini akan membawa pada usaha ke arah pemerataan pedidikan.

Percepatan dan pemerataan penyediaan pendidikan formal secara kuantitatif kerap diartikan sebagai kunci kesuksesan pembangunan ekonomi, mitos seperti inilah yang berkembang selama ini. Kecenderungan lain yang muncul di NSB, termasuk di Indonesia, antara lain pendidikan lebih dinilai sebagai status sosial ketimbang produktivitas.

Todaro (Teguh, 2004:5) menyatakan masyarakat, termasuk pasar tenaga kerja, cenderung mengharapkan ijazah pendidikan lebih tinggi. Kecenderungan ini yang mendorong meningkatnya permintaan akan jenjang pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan, termasuk PT, karena kondisi tersebut dapat mengoptimalkan kualitas outputnya dengan meningkatkan efisiensi pendidikan.

Keterkaitan pendidikan faktor-faktor lain diluar pendidikan juga menjadi kajian beberapa ahli. Combs dan Ahmed (5:1980) menjadikan pendidikan nonformal sebagai unit analisisnya terhadap pemerataan pendidikan. Perhitungan politik ekonomi di perguruan tinggi dilakukan oleh Wahono (1:2001). Wahono memperlihatkan analisis cermat mengenai pendidikan dari sudut ekonomi politik. Sementara itu, kajian efisiensi ekonomi pendidikan yang dilakukan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat efisiensi menjadi kajian yang juga memperkaya bidang kajian ini (Nurhadi, 1988). Penelitian dengan fokus hubungan variabel dengan mutu proses pembelajaran dan prestasi belajar dilakukan Fattah (2002), fokus penelitiannya pada level pendidikan SD. Hasil penelitiannya menunjukan pola hubungan yang signifikan di antara variabel-variabel yang diukur.

Psacharopoulos dan Patrinos (Teguh, 2004:5) menemukan, investasi pendidikan tinggi di Indonesia tahun 1986 memiliki nilai manfaat sosial sebesar 5 persen. Nilai ini lebih rendah ketimbang manfaat sosial dari pendidikan menengah yang mencapai 11 persen. Sayang studi ini tidak mengungkapkan manfaat individu yang diperoleh. Manfaat sosial ini tentunya berbeda-beda tiap PT, dengan mengetahui hal tersebut dapat dilakukan strategi lebih terencana untuk mengoptimalkan output yang dihasilkan.

Ditulis oleh: Teguh Triwiyanto, M.Pd(* Konsultan pendidikan (MA Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta.

Anak Kebtuhan Khusus Privat

Anak Kebtuhan Khusus Privat

Globalisasi dan Penilaian atas Sumber Daya Manusia secara Manusiawi

Pelatihan Kewirausaan Bagi Ibu Rumah Tangga dan Remaja. Privat Bisnis Remaja, Peluang Bisnis Remaja, Bisnis bagi Ibu rumah Tangga, Bisnis Ibu Rumah tangga, Bisnis Profit Ibu Rumah. Pelatihan Parenting bagi Ibu Bapak dan Pengasuh anak. Diklat Parenting, Pola Asuh Parenting, Pendidikan Anak Usia Main, Belajar Parenting, Privat Parenting, Privat Ibu Asuh.