Tokoh pendidikan Ki Supriyoko, memberikan peringatan kepada kita semua bahwa perubahan dan penggantian kurikulum hendaknya dilandasi kajian filosofi yang mendasar. Bukan hanya untuk kepentingan politik saja. Ini akan merugikan generasi dan dunia pendidikan untuk jangka panjang.
Kekawatiran dan keraguan ada alasannya karena saat ini negara baru menjadikan POLITIK sebagai panglima dalam mengatur negara. DPR dan Birokrat serta Pejabat Publik didominasi orang parpol. Orang yang ahli diabaikan dalam mengelola negara. Negara dikelola akan dan atas dasar kekuasaan saja.,
Apa ada empati kepada rakyat yang menjadi tujuan utama negara ini??
Dari BUMN, BUMD bahkan sampai kepala diknas-kepala diknas di daerah sudah didominasi orang-orang yang berafiliasi politik tertentu dalam PILKADA dan PILGUB.
Kalau dalam dunia politik masuk ke daerah dan wilayah pendidikan tentu menjadi warning bagi kita semua untuk berhati-hati. Jangan sampai anak didik dikorbankan oleh orang bertujuan kekayaan jangka pendek. Mereka berfikir hanya lima tahun atau harus bergantian dengan kader yang lainnya, maka harus ditarget setorannya. Guru dan pejabat pendidikan sebagai pelayan publik juga bisa meningkatkan profesionalisme dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat guru, bidang Media Pengajaran Berbasis Multimedia, Diklat Guru bidang Software Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sekolah, Diklat guru dan Pegawai Disdik bidang Pemetaan dan Pendataan Pendidikan dan Sekolah berbasis Digitalmap Geografi, Diklat guru dan Pegawai Disdik bidang Penelitian, Olah dan Analisis data Ilmiah untuk Penulisan Karya Ilmiah Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat guru dan Pegawai Disdik bidang Internet pendidikan dan Membangun Webblog dan Websites Sekolah dan Pendidikan.
Siapa yang peduli lagi kalau wilayah pendidikan yang suci dikotori kepentingan itu sama oknum parpol.
Kalau dicermati ada fenomena yang terjadi di negeri ini dunia pendidikan telah dimasuki agenda politik. Politik sebagai kekuatan yang sudah terlalu luar bisa dan tidak pandang bulu. Indikasinya adalah;
- Kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi kepentingan politik.
- PNS di lingkungan Pemda baik dati I dan dati II sudah banyak yang berafiliasi ke parpol tertentu.
- Diindikasikan banyak PNS yang masuk kader.
- Pengisian jabatan di dinas lebih banyak yang bersifat balas budi karena telah jadi kader, bukan karena prestasi di jenjang karirnya.
Perlu tindakan yang tepat untuk ini. Ada Pendapat yang ingin disampaikan…………
Ki Supriyoko semoga Kurikulum Baru buka sekedar agenda Politik saja. Privat Baca Al Quran, Les Privat Baca Quran, Privat Ngaji Quran, Guru Privat Ngaji, Tempat Privat Ngaji
